Dishub Jawa Barat Resmi Larang Transportasi Berbasis Online Beroperasi
Berita

Dishub Jawa Barat Resmi Larang Transportasi Berbasis Online Beroperasi

Shabari ·

Dinas Perhubungan Jawa Barat dan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat sepakat untuk melarang transportasi berbasis aplikasi, baik roda dua maupun empat. Pelarangan ini merupakan hasil kesepakatan pada 6 Oktober 2017 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama terkait Angkutan/ Taksi berbasis Online di Gedung Pakuan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung.

Pemda Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap aspirasi WAAT agar transportasi online (Grab, Uber, GoCar, dan GoJek) tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru yang sah mengenai transportasi online.

Terkait teknis pengawasan dan pengendalian, Dishub Jabar pihaknya bakal segera berkonsultasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah pusat guna merumuskan langkah yang perlu segera diambil.

Hasil kesepakatan tersebut, diunggah langsung oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil pada akun Instragram pribadinya. Dalam unggahannya, Ridwan Kamil menyebut bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka rencana mogok angkutan umum di wilayah Bandung batal digelar.

dishub jabar larang transportasi online

"Janji pembatalan aksi demo dan mogok sudah disampaikan lisan dan juga tertulis para sopir. Intinya ada penangguhan waktu pelaksanaan demo," kata Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Senin (9/10) seperti dilansir dari Antara.

"Tuntutanya enggak berlebihan yakni mereka ingin diperlakukan sama biar seimbang. Kan kalau konvensional ada KIR tanda kendaraan, nopol kuning, bayar pajak. Masa iya ada usaha enggak bayar pajak. Kemudian SIM yang berlaku untuk taksi konvensional kan beda, kalau online itu SIM A umum," tambah Kang Aher.

Aher menyatakan bahwa Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebenarnya sudah memenuhi sebagian tuntutan pengemudi transportasi konvensional. Aher pun menyatakan keheranannya mengapa aturan tersebut malah digugat.

"Jadi poin itu sudah diakomodir ya lewat Permenhub. Itu dibuat bersama saya menyaksikan bersama. Enam pelaku usaha online yang ada yang operasikan roda dua dan empat hadir disana. Tapi yang kita heran malah digugat," pungkasnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kota Padang juga menyatakan bahwa dirinya menjamin kalau hingga saat ini belum ada kota yang mengizinkan beroperasinya transportasi online berbasis motor.

Izin transportasi online berbasis motor ada ditangan pemda, lantaran Kementerian Perhubungan angkat tangan. Kemenhub sendiri hanya mengatur transportasi online roda empat. Aturan transportasi online roda empat diluar trayek itu tadinya sudah diresmikan lewat Permenhub No. 26. Tapi, aturan ini lantas dianulir oleh Mahkamah Agung. Saat ini Kemenhub tengah menyusun ulang aturan tersebut.

Bagikan artikel ini