Menyusul Jakarta, Bogor Akan Menerapkan Aturan Ganjil Genap
Berita

Menyusul Jakarta, Bogor Akan Menerapkan Aturan Ganjil Genap

Shabari ·

Meski masih banyak mengundang pro dan kontra, pengaturan ganjil genap yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta memang dinilai berhasil mengurai kemacetan.

Oleh karena itu, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menilai aturan ganjil genap yang diberlakukan di DKI Jakarta sangat realistis diterapkan juga di Kota Bogor. agar kebijakan ganjil genap diterapkan di Kota Bogor yang dikrnal sebagai Kota 'Sejuta Angkot'.

"Saya kira sangat masuk akal dan argumentatif kebijakan itu diberlakukan di Kota Bogor, karena beban lalu lintas daerah wilayah batas ibu kota itu bagian tak terpisahkan dari ibu kota itu sendiri, yaitu kebijakan transportasi Jabodetabekjur," ujar Usmar kepada wartawan Senin (13/8/2018).

Usmar pun mengusulkan agar Pemkot Bogor bersama unsur Muspida dan stakeholder lainnya segera membahas terkait kebijakan ganjil genap tersebut.

"Seperti penerapan di DKI Jakarta, kita evaluasi juga, kemudian kita melihat poin-poin utama permasalahan transportasi di kita," jelasnnya.

Usmar menilai kalau permasalahan transportasi di Kota Bogor belum mampu diselesaikan dengan kebijakan yang ada. Seperti kebijakan rerouting dan konversi angkutan kota (angkot), serta revitalisasi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).

"Karena kendaraan, khususnya roda dua terus mengalami peningkatan yang tak sepadan dengan penambahan jalan. Belum lagi, pola kawasan yang masih terpusat, membuat beban lalu lintas (lalin) Kota Bogor makin tak terkendali," kata Usmar.

Disamping itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bogor Agus Suprapto Bogor pun sebelumnya mengatakan, permasalahan kemacetan mrnjadi semakin rumit seiring berkembangnya kota yang semula sebagai tempat peristirahatan, kini menjadi kota barang dan jasa.

"Mengatasi kemacetan bukan hanya semata-mata pengendalian tetapi juga bagaimana caranya menggeser moda share dari transportasi pribadi ke transportasi Publik," bebernya.

Planning Kota Bogor, kata dia, sebenarnya sudah sangat terancang baik dan terintegrasi, jika seluruh kebijakan terkait solusi kemacetan itu terlaksana. Namun terkait rerouting di empat Trans Pakuan Koridor (TPK), ia mengakui belum maksimal.

"Ada beberapa hal yang harus dievaluasi agar pelaksanaan rerouting berjalan maksimal. Di antaranya permasalahan operasional dan pengamanan," jelasnya.

Selain itu, badan hukum yang ditunjuk mengelola angkutan di TPK belum siap mendatangkan bus sedang yang nantinya menggantikan angkutan umum yang sekarang, mengisi trayek TPK.

Saat ini, kata dia, masih jalan dengan trayek lama sambil sosialisasi. Dan hal itu dinilai menimbulkan kendala, kurangnya pemahaman dari para sopir dan masyarakat.

Bagikan artikel ini