Mulai Hari Ini Pemerintah Akan Blokir Akun Media Sosial yang Dianggap Melanggar UU
Berita Iptek

Mulai Hari Ini Pemerintah Akan Blokir Akun Media Sosial yang Dianggap Melanggar UU

Shabari ·

Terlalu bebasnya orang menyatakan pendapat dan 'berprilaku' di media sosial, membuat pemerintah mulai membuat rambu-rambunya dan akan memblokir akun media sosial yang dianggap melanggar UU ITE.

Menurut staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Henry Subiakto, mulai Senin (28/11), pemerintah diberikan kewenangan memblokir akun media sosial yang dianggap melanggar undang-undang. Sebagaimana tertuang dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang baru direvisi.

"Di UU baru nanti, pemerintah punya kewenangan untuk memblok konten yang melanggar UU. Misalnya pornografi, anti-NKRI, anti-Pancasila, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu termasuk pelanggaran UU," kata Henry, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/11), seperti dilansir dari Republika.co.id.

Dimana pada Pasal 40 ayat 2 poin b menyebutkan, pemerintah berwenang untuk menutup akses informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang muatannya bertentangan dengan UU. Akan tetapi, Henry melanjutkan kalau pemerintah tidak serta merta represif dengan pasal 40 tersebut. Pemerintah sendiri ingin tetap mendahulukan pendidikan atau media literasi kepada khalayak.

"Berpendapat bebas, yang tidak bebas adalah memalsukan fakta, menyebarkan fakta palsu atau tuduhan yang tidak berdasar atau menyebarkan informasi kebencian yang berdasarkan SARA. Tapi kalau kritik kebijakan itu aman," ujarnya.

Memberikan aturan dan penegakannya memang menjadi kewenangan pemerintah guna menjaga ketertiban dan persatuan bangsa. Dan semoga kebijakan ini tidak disalahgunakan dalam menghadapi lawan politik.

Bagaimana menurut Anda?

Bagikan artikel ini