Setelah Terbit Perdir, Biaya Persalinan, Katarak dan Fisioterapi Tidak Lagi Dijamin BPJS?
Kesehatan

Setelah Terbit Perdir, Biaya Persalinan, Katarak dan Fisioterapi Tidak Lagi Dijamin BPJS?

Shabari ·

Sebuah isu yang tengah ramai dibicarakan baru-baru ini membuat resah masyarakat. Pasalnya disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan menjamin tiga layanan kesehatan yang dianggap cukup vital. Tiga layanan kesehatan itu yakni katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. 

Isu tersebut mulai muncul setelah diterbitkannya Peraturan Direktur (Perdir) Jaminan Pelayanan pada 25 Juli 2018.

“Per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.” bunyi potongan aturan baru itu, seperti dipublikasikan di Bpjs-kesehatan.go.id.

Namun, Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat langsung memberi klarifikasi, mengenai peasalahan tersebut.

Nopi menegaskan kalau berlakunya Perdir itu jangan disalahartikan kalau penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi, dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut. Dengan kata lain tak lagi dijamin BPJS.

Nopi menegaskan, ketiga pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Adapun Perdir itu, dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan.

“Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” tegas Nopi seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak.

Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan.

Bahkan, penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata hingga kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

Sedangkan mengenai peraturan bayi baru lahir sehat, BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar.

Termasuk, pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Akan tetapi bila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim diluar paket persalinan.

Adapun mengenai peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS,” kata Nopi lagi.

Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini.

BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, DJSN, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya.

“Implementasi Perdirjampelkes 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.

Bagikan artikel ini